PBB

I.    DASAR PEMUNGUTAN

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor         Tahun  

II.    PENGERTIAN UMUM

1.    Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

2.    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

3.    Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

4.    Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

III. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB

    Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.

    Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a.    Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut ;
b.    Jalan tol ;
c.    Kolam Renang ;
d.    Pagar mewah ;
e.    Tempat olahraga ;
f.    Galangan kapal, dermaga ;
g.    Taman mewah ;
h.    Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak ;
i.    Menara.

    Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah obyek pajak yang :

a.     Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan ;

b.    Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;

c.    Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu ;

d.    Merupaka hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak ;

e.    Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik ; dan

f.    Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

    Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan ;

    Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 
         IV.  TARIF PAJAK  PBB

 


Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

a.    Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

b.   Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

 

 

 

        V. TATA CARA PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK PBB


1.    Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

2.     SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

3.    Setelah mengisi SPOP, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.

4.    Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
a.    Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;
b.    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

5.    Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD diatur dengan Peraturan Bupati.


         VI. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

    Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :

a.    Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;

b.    Dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung ;

c.    Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

d.    SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
    Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

    SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

 

 

 
VII. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK PBB
     
1.    Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi sebelum jatuh tempo.

2.    Saat jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan 4 (empat) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

3.    SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

4.    Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan di kenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

5. Pajak yang terutang disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati .

6.     Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

7.    Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
 
8. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 


    


    VIII.  KEBERATAN DAN BANDING


1.    Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a.    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau SPPT
b.    Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD
c.    Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau SKPDLB

2.    Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.


3.    Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

4.    Keberatan dapat diajukan apabila Wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

5.    Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

6.    Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

7.    Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

8.    Bentuk, jenis, isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

 

 

Pelayanan Online




INFORMASI BPPRD

Bangga Itu Bayar Pajak Tepat Waktu

 

STRUKTUR ORGANISASI


Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/web_muba/module/Web/view/layout/front2.phtml on line 447

KEMITRAAN


 

SOSIAL MEDIA